Biro PBJ Setda Sulbar Susun Strategi Pengadaan Tahun Anggaran 2025

oleh : Dwi Yuni

Dalam rangka mempersiapkan kelancaran pengadaan barang dan jasa tahun 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat teknis pada Selasa, 21 Januari 2025. Bertempat di ruang rapat Kepala Biro, acara ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Arianto AP, MM., menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi serta menyusun langkah strategis dan inovatif dalam mendukung kelancaran proses pengadaan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penyampaiannya, Arianto menegaskan menekankan pentingnya sinergi antar Perangkat Daerah (PD) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengadaan. “Tahun 2025 akan menjadi tantangan baru bagi kita semua. Penguatan koordinasi, inovasi teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikan pengadaan berjalan lancar,” ujarnya.

Pembahasan juga meliputi peningkatan pemanfaatan platform digital, seperti e-Katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), guna mempercepat proses pengadaan. Di sisi lain, pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi perhatian penting dengan perencanaan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disusun, Biro Pengadaan Barang dan Jasa optimistis dapat menghadapi tantangan pengadaan di tahun 2025. Upaya ini tidak hanya untuk mempercepat proses pengadaan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Tim BMD Biro PBJ Setprov Sulbar Lakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

oleh : Dwi Yuni

Tim Kerja Barang Milik Daerah (BMD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk bulan Desember tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 14 Januari 2025.
Rekonsiliasi tersebut bertujuan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan data faktual, guna mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selain itu juga membahas realisasi pengadaan barang tahun anggaran 2024 serta evaluasi persediaan barang habis pakai yang digunakan pada periode yang sama.
Dalam pembahasan terkait realisasi pengadaan barang, Afrizal dan Ahmad Wirahman yang merupakan tim BMD melaporkan pada Muhammad Tahir selaku tim pendamping, capaian yang telah terealisasi sesuai rencana kerja serta tantangan yang dihadapi selama proses pengadaan barang. Tim juga melaporkan kondisi persediaan barang habis pakai saat ini.
“Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akurasi pengelolaan aset daerah melalui evaluasi berkala, memastikan setiap pengadaan dan persediaan barang mendukung tata kelola yang efisien dan akuntabel.” ungkap Afrizal.

Kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

Transformasi Digital: Sulawesi Barat Bersiap Lakukan Live Testing Katalog Elektronik Versi 6

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom Indonesia mengadakan rapat persiapan live testing implementasi katalog elektronik versi 6. Rapat yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar se-Sulawesi Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan live testing transaksi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6. Dalam sambutannya, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb. mewakili Plt. Kepala Biro, menyampaikan pentingnya kegiatan ini dalam mendorong optimalisasi penggunaan katalog elektronik. “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya percepatan pemanfaatan katalog elektronik versi 6 dengan harapan pemanfaatan katalog elektronik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja e-purchasing di Sulawesi Barat,” ungkapnya.

Pada rapat tersebut, LKPP dan PT. Telkom Indonesia memberikan paparan terkait langkah-langkah teknis dan persiapan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran live testing. Peserta rapat aktif berdiskusi dan menyampaikan masukan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Diharapkan melalui koordinasi ini, implementasi katalog elektronik versi 6 dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga menghimbau penyedia lokal untuk segera mendaftarkan diri agar produk yang ditawarkan dapat ditampilkan di katalog elektronik versi 6. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui INAPROC (Manajemen Akun Terpusat SPSE). Bagi penyedia yang membutuhkan pendampingan, dapat memanfaatkan Layanan Konsultasi di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Biro PBJ Setprov Sulbar Terima Kunjungan Baznas, Edukasi Zakat untuk Kesejahteraan Umat

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Kamis (9/1). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dengan agenda utama sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar zakat bagi umat Islam.
Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pegawai biro dan masyarakat luas akan kewajiban zakat sebagai rukun Islam ketiga. Dalam paparannya, perwakilan Baznas menjelaskan bahwa zakat tidak hanya merupakan ibadah wajib, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Zakat menjadi sarana untuk membersihkan harta yang dimiliki sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan inisiatif dari Baznas ini. Sosialisasi seperti ini penting untuk mengingatkan kita semua, khususnya para aparatur sipil negara, akan kewajiban berzakat sebagai bentuk ibadah sekaligus kontribusi sosial,” ujar M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., Kepala Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
Baznas juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan berbagai program layanan zakat yang telah mereka laksanakan, termasuk kemudahan pembayaran zakat melalui platform digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat secara praktis dan transparan.
Dalam sesi diskusi, peserta antusias bertanya seputar teknis pembayaran zakat serta dampaknya terhadap perekonomian umat. “Sosialisasi ini membuka wawasan kami tentang betapa strategisnya peran zakat dalam membantu mewujudkan kesejahteraan bersama,” ungkap salah satu peserta.
Melalui kolaborasi dengan Baznas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkomitmen untuk terus mendukung penyebaran nilai-nilai positif terkait zakat dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong pegawai untuk menjadi teladan dalam menjalankan kewajiban agama.