Pemprov Sulbar Dorong Penguatan Tata Kelola PBJ melalui Monev Semester I TA 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar pada tanggal 3 Juli 2025 secara hybrid, berlangsung di Maleo Town Square Hotel and Convention, Mamuju, serta  via zoom dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta operator PBJ dari 41 Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terjadi perbaikan menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih optimal.

Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendorong percepatan realisasi pengadaan.

“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi progres sekaligus menyusun langkah korektif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan,” ujar Junda Maulana.

Kegiatan Monev ini terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, disampaikan paparan materi dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., serta perwakilan dari Inspektorat Daerah, Suhendra, SH. Keduanya menekankan pentingnya komitmen terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

“Kami terus mendorong agar pengelolaan PBJ tidak hanya sekadar memenuhi target serapan anggaran, tetapi juga berorientasi pada kualitas hasil, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar M. Yamin Saleh dalam pemaparannya.

Sesi kedua dilanjutkan dengan kegiatan desk monev, di mana masing-masing perangkat daerah berdiskusi langsung dengan Tim Monev terkait capaian pelaksanaan pengadaan, kendala teknis dan administratif, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.Monev ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelaporan kinerja, tetapi juga menjadi kontrol dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip-prinsip value for money, good governance, dan continuous improvement. Melalui forum ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menegaskan komitmennya dalam mendampingi setiap perangkat daerah agar mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, demi tercapainya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Perubahan Domain SPSE, Menuju Pengadaan Digital yang Terintegrasi

oleh : Dwi Yuni

Dalam rangka mendukung transformasi digital pengadaan secara nasional, LKPP bersama PT Telkom Indonesia resmi menerapkan perubahan pengelolaan domain Aplikasi SPSE. Pengelolaan domain yang sebelumnya dilakukan masing-masing instansi kini disentralisasi melalui domain induk spse.inaproc.id.

Seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan mulai menggunakan domain baru tersebut untuk layanan SPSE. Misalnya, domain lama lpse.pertanian.go.id kini diakses melalui spse.inaproc.id/pertanian. Domain lama wajib dinonaktifkan selambat-lambatnya satu bulan setelah implementasi.

Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan manajemen sistem, meningkatkan keamanan, serta mempermudah akses layanan pengadaan bagi para pelaku usaha.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menyambut baik perubahan ini. “Transformasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengadaan yang terintegrasi, efisien, dan lebih mudah diakses. Kami siap mendukung penuh implementasinya di lingkup daerah,” tegasnya.

Sebagai catatan penting, fitur autentikasi dua faktor (2FA) akan otomatis nonaktif setelah perubahan domain, dan pengguna diminta melakukan pemindaian ulang melalui aplikasi SPSE Authenticator. Untuk informasi teknis lebih lanjut, pegawai dapat mengakses tautan resmi: bit.ly/PemusatanDomainSPSE atau menghubungi bantuan.inaproc.id.

BIRO PBJ SETDA SULBAR GELAR MITIGASI RISIKO PENGADAAN SECARA HYBRID

oleh : Dwi Yuni

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus menunjukkan komitmen dalam mendukung misi Gubernur Sulbar yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing” yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (26/5), bertempat di Maleo Town Square Hotel & Convention Mamuju serta secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan strategis dalam proses pengadaan, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, hingga Pokja Pemilihan dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Drs. Amujib, MM, secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa tantangan pengadaan barang dan jasa di era digital memerlukan kapasitas kelembagaan dan individu yang adaptif serta berintegritas.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah konkret untuk membangun sistem pengadaan yang efisien, andal, dan berintegritas. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan momentum ini untuk berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan budaya pengadaan yang profesional dan bertanggung jawab,” tegas Amujib.

Lebih lanjut, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menegaskan bahwa e-purchasing merupakan wajah baru pengadaan modern yang mengandalkan sistem katalog elektronik sebagai instrumen utama. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap transformasi digital membawa tantangan tersendiri.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat pemahaman para pelaku pengadaan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam e-purchasing, sekaligus membekali mereka dengan strategi mitigasi yang konkret. Penguatan kapasitas ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga agar proses pengadaan tetap berada dalam koridor hukum, transparan, dan akuntabel,” ujar Yamin Saleh.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan materi substantif, simulasi studi kasus, hingga diskusi interaktif yang mengangkat praktik-praktik terbaik  dalam pengelolaan risiko pengadaan berbasis katalog elektronik. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku pengadaan di lingkup Pemprov Sulbar mampu menjawab tantangan pengadaan era digital dengan lebih siap, adaptif, dan bertanggung jawab.

Biro PBJ Setda Sulbar Gelar Rapat Bahas Revisi Etalase Katalog Lokal Bidang Irigasi

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 15 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Biro Pengadaan ini membahas secara khusus revisi usulan penambahan etalase katalog lokal pada Etalase Pekerjaan Bangunan Irigasi, Bangunan Pelengkap, dan Saluran Irigasi Provinsi Sulawesi Barat

Rapat ini dihadiri oleh tim pengelola katalog elektronik lokal dan tim teknis dari Dinas PUPR. Agenda utama dalam diskusi ini adalah penyempurnaan daftar kebutuhan kategori/subkategori yang akan dimasukkan ke dalam etalase Pekerjaan Bangunan Irigasi, Bangunan Pelengkap, dan Saluran Irigasi, guna mendukung efisiensi dan transparansi belanja pemerintah daerah di sektor infrastruktur irigasi sesuai dengan misi Gubernur Sulbar yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa etalase katalog lokal yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi yang menjadi prioritas daerah.” ungkap M. Yamin Saleh, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Melalui penambahan etalase ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan bangunan irigasi menjadi lebih cepat, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penyempurnaan etalase juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengadaan pemerintah.

Biro Pengadaan Sulbar Gelar Live Testing Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC), Hadirkan Narasumber LKPP dan Telkom

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan live testing Katalog Elektronik versi 6 atau yang dikenal dengan sebutan Katalog INAPROC, pada Senin, 14 April 2025 melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi transformasi digital pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebanyak 41 Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten, serta perwakilan dari Bank Sulselbar se-Sulawesi Barat turut hadir dalam kegiatan ini.

Live testing menghadirkan dua narasumber utama, yakni Febri Kamalisa Rachman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ongky dari PT. Telkom Indonesia, yang membawakan materi seputar alur transaksi elektronik mulai dari tahapan belanja hingga proses pembayaran dalam sistem Katalog Elektronik versi terbaru.

Plt. Kepala Biro PBJ Setda Prov. Sulbar, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan daerah dalam mendukung sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

“Katalog elektronik versi 6 ini membawa berbagai pembaruan penting, khususnya dalam hal kecepatan layanan, kemudahan akses, dan sistem pembayaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Live testing ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami proses yang akan diterapkan ke depan,” jelas Yamin.

Selama sesi live testing, peserta diperlihatkan secara riil tahapan proses belanja hingga mekanisme pembayaran melalui sistem mitra perbankan. Selain itu, sesi tanya jawab turut digelar untuk mengakomodir berbagai pertanyaan dari peserta yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan instansi pendukung dapat lebih siap dan memahami mekanisme kerja katalog elektronik v.6, sekaligus menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pengadaan secara digital yang lebih akuntabel di wilayah Sulawesi Barat.

Biro PBJ Sulbar Gelar Halal Bihalal, Pererat Silaturahmi Pasca-Lebaran

oleh : Dwi Yuni

Dalam semangat mempererat tali silaturahmi pasca-Idulfitri 1446 H, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara Halal Bihalal pada Kamis, 10 April 2024, bertempat di Cafe Project, area Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) yang berada di lingkup Biro Barjas. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan menyelimuti jalannya acara, yang menjadi momentum untuk saling memaafkan serta memperkuat kolaborasi antarpegawai di lingkungan biro.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjadikan momen Halal Bihalal sebagai refleksi diri dan penguat semangat kerja.

“Momentum ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga pengingat bahwa keberhasilan kerja biro tidak terlepas dari soliditas dan kekompakan seluruh tim,” ujarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi penyemangat baru untuk melanjutkan tugas-tugas kedinasan dengan lebih optimal, terutama dalam memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.

Semangat Baru Usai Libur Lebaran, Tingkat Kehadiran ASN dan TATT Biro PBJ Sulbar 100 Persen

oleh : Dwi Yuni

Hari pertama masuk kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) tercatat hadir 100 persen pada Selasa, 8 April 2025.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan dan komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas setelah menjalani cuti bersama lebaran.

“Kami sangat mengapresiasi semangat rekan-rekan ASN dan TATT yang hadir lengkap di hari pertama kerja ini. Ini menunjukkan kedisiplinan serta dedikasi yang tinggi dalam mendukung kelancaran pelayanan birokrasi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa,” ungkap Yamin.

Kehadiran penuh juga sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait kepatuhan terhadap ketentuan hari kerja usai libur nasional. Tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga sebagai upaya menjaga produktivitas dan keberlanjutan layanan publik.

“Kami berharap semangat di hari pertama ini bisa terus dijaga, karena tantangan ke depan dalam pengadaan barang dan jasa semakin dinamis. Kinerja yang disiplin dan kolaboratif akan menjadi kunci,” tambah Yamin. Semangat kerja yang ditunjukkan di hari pertama ini diharapkan menjadi awal yang positif untuk meningkatkan kinerja biro ke depan. Dengan kolaborasi yang solid dan komitmen terhadap integritas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa siap memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat.

10 PROYEK STRATEGIS PEMPROV SULBAR SIAP DONGKRAK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

oleh : Dwi Yuni

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan sepuluh proyek strategis untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan daerah. Keputusan ini diambil untuk memperkuat sektor infrastruktur, pertanian, kelautan, serta pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan proyek ini didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang mampu memberikan efek nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat infrastruktur daerah. Berikut adalah daftar 10 proyek strategis Pemprov Sulbar Tahun 2025:

  1. Pengembangan Hortikultura – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
  2. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Tabone-Nosu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  3. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Urekang-Mambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Akses Pelabuhan Pasangkayu (Kayumaloa-Pelabuhan-SPBU Ako) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  5. Pemeliharaan Berkala & Rekonstruksi Ruas Batas Tapalang Barat-Batas Tapalang (Desa Tampalang) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  6. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  7. Dana Pendamping Hibah Rehabilitasi/Rekonstruksi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  8. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Dinas Kelautan dan Perikanan
  9. Bantuan Sarana Usaha bagi UMKM – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan
  10. Pengadaan Mebel Sekolah – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek-proyek ini. “Setiap proyek strategis harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Selain itu, efisiensi dalam proses pengadaan akan terus ditingkatkan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan daerah”,ujarnya.

Namun, Yamin juga mengungkapkan bahwa bahwa daftar proyek strategis ini akan mengalami revisi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Sulbar yang salah satu dampaknya adalah dihapusnya beberapa program dan kegiatan. “Termasuk proyek strategis ini. Beberapa mengalami penghapusan anggaran. Makanya kita akan berkoordinasi kembali dengan BAPPERIDA untuk identifikasi ulang”, tambahnya. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang tetap berjalan nantinya akan dilaksanakan secara optimal. Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi anggaran yang tersedia.