BIRO PBJ SETDA SULBAR GELAR MITIGASI RISIKO PENGADAAN SECARA HYBRID

oleh : Dwi Yuni

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah terus menunjukkan komitmen dalam mendukung misi Gubernur Sulbar yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing” yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (26/5), bertempat di Maleo Town Square Hotel & Convention Mamuju serta secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan strategis dalam proses pengadaan, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, hingga Pokja Pemilihan dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Drs. Amujib, MM, secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa tantangan pengadaan barang dan jasa di era digital memerlukan kapasitas kelembagaan dan individu yang adaptif serta berintegritas.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah konkret untuk membangun sistem pengadaan yang efisien, andal, dan berintegritas. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan momentum ini untuk berbagi pengalaman, memperluas wawasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan budaya pengadaan yang profesional dan bertanggung jawab,” tegas Amujib.

Lebih lanjut, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menegaskan bahwa e-purchasing merupakan wajah baru pengadaan modern yang mengandalkan sistem katalog elektronik sebagai instrumen utama. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap transformasi digital membawa tantangan tersendiri.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat pemahaman para pelaku pengadaan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam e-purchasing, sekaligus membekali mereka dengan strategi mitigasi yang konkret. Penguatan kapasitas ini adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga agar proses pengadaan tetap berada dalam koridor hukum, transparan, dan akuntabel,” ujar Yamin Saleh.

Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan pemaparan materi substantif, simulasi studi kasus, hingga diskusi interaktif yang mengangkat praktik-praktik terbaik  dalam pengelolaan risiko pengadaan berbasis katalog elektronik. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku pengadaan di lingkup Pemprov Sulbar mampu menjawab tantangan pengadaan era digital dengan lebih siap, adaptif, dan bertanggung jawab.

Biro PBJ Setda Sulbar Gelar Rapat Bahas Revisi Etalase Katalog Lokal Bidang Irigasi

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis, 15 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Biro Pengadaan ini membahas secara khusus revisi usulan penambahan etalase katalog lokal pada Etalase Pekerjaan Bangunan Irigasi, Bangunan Pelengkap, dan Saluran Irigasi Provinsi Sulawesi Barat

Rapat ini dihadiri oleh tim pengelola katalog elektronik lokal dan tim teknis dari Dinas PUPR. Agenda utama dalam diskusi ini adalah penyempurnaan daftar kebutuhan kategori/subkategori yang akan dimasukkan ke dalam etalase Pekerjaan Bangunan Irigasi, Bangunan Pelengkap, dan Saluran Irigasi, guna mendukung efisiensi dan transparansi belanja pemerintah daerah di sektor infrastruktur irigasi sesuai dengan misi Gubernur Sulbar yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa etalase katalog lokal yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, terutama dalam pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi yang menjadi prioritas daerah.” ungkap M. Yamin Saleh, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Melalui penambahan etalase ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan bangunan irigasi menjadi lebih cepat, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penyempurnaan etalase juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengadaan pemerintah.