AKSELERASI KEMATANGAN PBJ: BIRO PBJ PROVINSI SULBAR GELAR RAPAT PERSIAPAN RAKOR UKPBJ SE-SULAWESI BARAT TAHUN 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ se-Sulawesi Barat Tahun 2025 pada Selasa, 29 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 10.00 WITA di ruang rapat Biro PBJ dan dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup biro.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., dan dibuka oleh Sekretaris Kegiatan Rakor PBJ 2025, Deden Hary Sumantry, SH.,. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaboratif guna menyukseskan pelaksanaan Rakor sebagai forum strategis peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Barat.

Rakor UKPBJ Tahun 2025 direncanakan berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 September 2025, mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas SDM.” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Hari pertama kegiatan akan digelar di Hotel Lilianto dengan agenda sosialisasi Peraturan Presiden terbaru terkait pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, hari kedua akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, dengan fokus pada pendampingan Level Kematangan UKPBJ dari seluruh kabupaten. Biro PBJ Sulbar dijadwalkan menyampaikan paparan mengenai kondisi sumber daya manusia pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan pun telah dimulai, termasuk pengelolaan belanja jasa yang diminta untuk benar-benar diperhatikan oleh setiap PPTK demi kelancaran dan akuntabilitas kegiatan. Rapat ini juga menetapkan kepesertaan kegiatan yaitu dari provinsi dan UKPBJ Kabupaten.

Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh menyampaikan harapannya agar seluruh persiapan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan. “Rakor ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah kita dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional, transparan, dan berbasis data. Saya berharap seluruh tim dapat bekerja solid dan penuh tanggung jawab agar kegiatan ini memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di Sulawesi Barat,” ujarnya. Rapat ini menjadi awal dari serangkaian persiapan menuju Rakor UKPBJ 2025, yang diharapkan mampu memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas SDM pengadaan demi terciptanya layanan publik yang lebih efektif dan terpercaya.

Pemprov Sulbar Dorong Penguatan Tata Kelola PBJ melalui Monev Semester I TA 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar pada tanggal 3 Juli 2025 secara hybrid, berlangsung di Maleo Town Square Hotel and Convention, Mamuju, serta  via zoom dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta operator PBJ dari 41 Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terjadi perbaikan menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih optimal.

Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendorong percepatan realisasi pengadaan.

“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi progres sekaligus menyusun langkah korektif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan,” ujar Junda Maulana.

Kegiatan Monev ini terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, disampaikan paparan materi dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., serta perwakilan dari Inspektorat Daerah, Suhendra, SH. Keduanya menekankan pentingnya komitmen terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

“Kami terus mendorong agar pengelolaan PBJ tidak hanya sekadar memenuhi target serapan anggaran, tetapi juga berorientasi pada kualitas hasil, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar M. Yamin Saleh dalam pemaparannya.

Sesi kedua dilanjutkan dengan kegiatan desk monev, di mana masing-masing perangkat daerah berdiskusi langsung dengan Tim Monev terkait capaian pelaksanaan pengadaan, kendala teknis dan administratif, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.Monev ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelaporan kinerja, tetapi juga menjadi kontrol dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip-prinsip value for money, good governance, dan continuous improvement. Melalui forum ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menegaskan komitmennya dalam mendampingi setiap perangkat daerah agar mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, demi tercapainya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.