BIRO PBJ SULBAR PAPARKAN PROGRES PENGADAAN DALAM EKSPOSE II TAHUN ANGGARAN 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Ekspose II Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 23 September 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb.

Dalam paparannya, Yamin menyampaikan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga 22 September 2025 di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, ekspose ini menjadi momentum penting untuk memastikan kinerja pengadaan tetap berada di jalur yang tepat serta mampu memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan.

Beberapa isu strategis turut menjadi sorotan. Di antaranya, penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) perangkat daerah yang hingga kini belum mencapai target 100 persen. Selain itu, ia juga menyinggung capaian pengadaan langsung dan pencatatan non-tender yang menjadi indikator efektivitas pelaksanaan belanja pemerintah.

Tak hanya itu, penilaian kinerja penyedia juga mendapat perhatian khusus. Penilaian ini, menurut Yamin, berperan penting dalam menjaga kualitas layanan serta mendorong penyedia untuk terus meningkatkan profesionalisme.

“Ekspose bukan sekadar laporan progres, melainkan ruang refleksi bersama untuk mengidentifikasi hambatan, mencari solusi, serta mempercepat pencapaian target pengadaan. Harapannya, pengadaan di Sulawesi Barat semakin transparan, efektif, dan tepat waktu,” ujar Yamin dalam sesi pemaparan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui ekspose ini, Biro PBJ menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan pengadaan agar berjalan sesuai regulasi dan mampu memberi manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

BIRO PBJ SULBAR TURUT SERTA DALAM WORLD CLEANUP DAY 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat turut ambil bagian dalam kegiatan Aksi Bersih World Cleanup Day (WCD)yang digelar pada Jumat (19/9) di Jalan Arteri Mamuju.

Kegiatan yang mengusung semangat kepedulian lingkungan ini dilaksanakan dalam bentuk kerja bakti bersih-bersih, melibatkan 41 perangkat daerah yang tersebar dibeberapa titik. Kehadiran jajaran Biro PBJ Sulbar menjadi wujud nyata komitmen instansi tersebut dalam mendukung gerakan global menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas individu, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Plt. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Usman, ST, menyampaikan bahwa keterlibatan Biro PBJ dalam aksi ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap gerakan peduli lingkungan. “Kami ingin menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui aksi sederhana seperti ini, kita berharap bisa menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat Sulbar untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, Biro PBJ berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya gaya hidup bersih dan sehat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan Sulawesi Barat lebih hijau, asri, dan bebas dari sampah.

BIRO PBJ SULBAR KOMITMEN PENUHI STANDAR MCSP KPK

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pada Senin, 8 September 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri Perangkat daerah terkait. Rapat tersebut membahas progres pemenuhan evidence atau data dukung terkait delapan area intervensi yang menjadi fokus utama KPK dalam mendorong pencegahan korupsi di daerah. Melalui forum ini, pemprov sulbar diharapkan dapat lebih optimal dalam memaksimalkan capaian MCSP Tahun 2025.

MCSP sendiri merupakan instrumen pengawasan dan pengendalian yang diinisiasi KPK untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Delapan area intervensi yang dimaksud meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengelolaan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa. Dengan keterlibatan aktif Biro PBJ, diharapkan capaian MCSP Tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Barat bukan hanya sekadar angka, tetapi juga tercermin pada perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

SULBAR TINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEWAT RAKOR UKPBJ 2025 DI POLEWALI MANDAR

oleh : Dwi Yuni

Polewali Mandar – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Sulawesi Barat Tahun 2025 pada tanggal 2–3 September 2025 di Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan ini digelar dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa. Rakor tahun ini mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dan terselenggara berkat kerja sama Biro PBJ Sulbar dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selama dua hari pelaksanaan, Rakor menghadirkan agenda strategis yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan. Pada hari pertama, LKPP memaparkan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada penyusunan roadmap pembinaan SDM PBJ sesuai amanat regulasi terbaru. Sementara itu, pada hari kedua, peserta mengikuti pendampingan Level Kematangan UKPBJ se-Sulawesi Barat, yang melibatkan perwakilan dari UKPBJ provinsi maupun kabupaten.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, melainkan wadah strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh UKPBJ dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional dan berorientasi pada hasil. “Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM, meningkatkan koordinasi, serta menyatukan komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di Sulawesi Barat,” ujarnya. Dengan terselenggaranya Rakor UKPBJ 2025, Biro PBJ Sulbar berharap terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam bidang pengadaan. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

TINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, BIRO PBJ SIAP GELAR RAKOR UKPBJ SE-SULAWESI BARAT TAHUN 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat lanjutan persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ se-Sulawesi Barat Tahun 2025 pada Senin, 25 Agustus 2025. Rapat berlangsung di ruang Kepala Biro PBJ Provinsi Sulbar dan dihadiri oleh pejabat serta staf terkait.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Juli lalu. Fokus pembahasan mencakup teknis pelaksanaan kegiatan, konfirmasi terkait kehadiran pihak LKPP, kesiapan tempat dan konsumsi, serta mekanisme penyampaian awal informasi kegiatan kepada UKPBJ kabupaten melalui pesan WhatsApp, mengingat proses penandatanganan undangan resmi masih berjalan.

Dalam agenda persiapan, disepakati bahwa Rakor akan dilaksanakan selama dua hari pada 3–4 September 2025 di Kabupaten Polewali Mandar. Pada hari pertama, kegiatan akan berlangsung di Hotel Lilianto, di mana Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dijadwalkan memberikan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dengan fokus pembahasan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya penyusunan roadmap pembinaan SDM PBJ sesuai amanat regulasi tersebut. Sementara itu, hari kedua akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar dengan agenda pendampingan Level Kematangan UKPBJ se-Sulawesi Barat yang melibatkan UKPBJ provinsi maupun kabupaten.

Kepala Biro PBJ Provinsi Sulbar, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menegaskan bahwa Rakor ini harus dipersiapkan sebaik mungkin karena akan menjadi forum penting bagi peningkatan kapasitas UKPBJ di seluruh wilayah Sulawesi Barat. “ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa berjalan lebih profesional, transparan, dan berbasis data serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang lebih baik. Kami ingin agar setiap detail persiapan, mulai dari narasumber, teknis pelaksanaan kegiatan, hingga partisipasi peserta, benar-benar matang sehingga kegiatan ini membawa hasil nyata,” ujarnya. Kegiatan Rakor UKPBJ se- Sulawesi Barat ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan strategi peningkatan kapasitas SDM pengadaan, sekaligus memperkuat tata kelola PBJ di Sulawesi Barat yang sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Biro PBJ berharap melalui Rakor ini, sinergi antarlembaga pengadaan dapat terbangun lebih solid dalam mendukung visi pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

KOMPAK & PENUH SEMANGAT, BIRO PBJ SULBAR RAMAIKAN DEFILE HUT RI KE 80!

oleh : Dwi Yuni

Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu momen pembuka rangkaian kegiatan adalah defile yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar pada Jumat (8/8), dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) turut ambil bagian dalam parade penuh semangat tersebut.

Defile diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal dengan menampilkan kekompakan seragam, atribut serta yel-yel penyemangat. Biro PBJ Sulbar hadir dan partisipasi aktif dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.

Kepala Biro PBJ Sulbar, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menyampaikan bahwa keterlibatan dalam defile bukan sekadar seremoni, tetapi juga bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan serta upaya menumbuhkan kebersamaan di antara ASN.

“Partisipasi dalam defile ini adalah simbol semangat persatuan. Kami berharap seluruh kegiatan dapat berjalan dengan meriah, menjunjung sportivitas, dan semakin mempererat kebersamaan antar-OPD,” ujarnya. Defile berlangsung meriah dengan sorak dukungan penonton yang memadati lapangan. Suasana kebersamaan dan keceriaan terpancar dari setiap barisan peserta, sekaligus menjadi tanda dimulainya rangkaian perlombaan yang akan digelar hingga puncak peringatan HUT RI ke-80 di Sulbar.

SEMARAK HUT KE-80 RI, BIRO PBJ SULBAR GELAR LOMBA INTERNAL PENUH KEBERSAMAAN

oleh : Dwi Yuni

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan rangkaian perlombaan internal yang penuh semangat, keceriaan, dan kekompakan.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, tanggal 6–7 Agustus 2025, ini dilaksanakan setelah apel pagi dan dipusatkan di halaman kantor Biro PBJ. Rangkaian lomba dibuka pada Rabu pagi usai apel, dengan berbagai permainan tradisional yang sarat nostalgia dan keceriaan. Mulai dari lomba makan kerupuk, tiup gelas mineral, memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, memindahkan tepung, mengupas buah, hingga lomba melafalkan Panca Daya, yang merupakan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka-Salim S. Mengga (SDK-JSM),

Hari kedua dilaksanakan lomba memasak nasi goreng, di mana seluruh bahan dan peralatan disediakan oleh panitia. Lomba ini menjadi ajang unjuk kreativitas dan kekompakan tim antarbidang dalam menyajikan hidangan terbaik dengan cita rasa khas masing-masing. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan semata, tetapi sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, dan semangat juang.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menanamkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat kekeluargaan di lingkungan kerja. Dengan cara sederhana namun penuh makna, kita merayakan kemerdekaan sambil memperkuat rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain,” ujar Yamin.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Semangat yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai selama kegiatan berlangsung menjadi bukti nyata bahwa peringatan HUT RI bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik setiap individu yang terus berkarya, berkontribusi, dan bersatu untuk kemajuan daerah dan negara.

AKSELERASI KEMATANGAN PBJ: BIRO PBJ PROVINSI SULBAR GELAR RAPAT PERSIAPAN RAKOR UKPBJ SE-SULAWESI BARAT TAHUN 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ se-Sulawesi Barat Tahun 2025 pada Selasa, 29 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 10.00 WITA di ruang rapat Biro PBJ dan dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup biro.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., dan dibuka oleh Sekretaris Kegiatan Rakor PBJ 2025, Deden Hary Sumantry, SH.,. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaboratif guna menyukseskan pelaksanaan Rakor sebagai forum strategis peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Barat.

Rakor UKPBJ Tahun 2025 direncanakan berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 September 2025, mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas SDM.” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Hari pertama kegiatan akan digelar di Hotel Lilianto dengan agenda sosialisasi Peraturan Presiden terbaru terkait pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, hari kedua akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, dengan fokus pada pendampingan Level Kematangan UKPBJ dari seluruh kabupaten. Biro PBJ Sulbar dijadwalkan menyampaikan paparan mengenai kondisi sumber daya manusia pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Selain itu, pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan pun telah dimulai, termasuk pengelolaan belanja jasa yang diminta untuk benar-benar diperhatikan oleh setiap PPTK demi kelancaran dan akuntabilitas kegiatan. Rapat ini juga menetapkan kepesertaan kegiatan yaitu dari provinsi dan UKPBJ Kabupaten.

Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh menyampaikan harapannya agar seluruh persiapan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan. “Rakor ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah kita dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional, transparan, dan berbasis data. Saya berharap seluruh tim dapat bekerja solid dan penuh tanggung jawab agar kegiatan ini memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pengadaan di Sulawesi Barat,” ujarnya. Rapat ini menjadi awal dari serangkaian persiapan menuju Rakor UKPBJ 2025, yang diharapkan mampu memperkuat sinergi dan meningkatkan kapasitas SDM pengadaan demi terciptanya layanan publik yang lebih efektif dan terpercaya.

Pemprov Sulbar Dorong Penguatan Tata Kelola PBJ melalui Monev Semester I TA 2025

oleh : Dwi Yuni

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar pada tanggal 3 Juli 2025 secara hybrid, berlangsung di Maleo Town Square Hotel and Convention, Mamuju, serta  via zoom dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta operator PBJ dari 41 Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan terjadi perbaikan menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah yang lebih optimal.

Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendorong percepatan realisasi pengadaan.

“Monitoring dan evaluasi ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi progres sekaligus menyusun langkah korektif terhadap berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan,” ujar Junda Maulana.

Kegiatan Monev ini terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, disampaikan paparan materi dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., serta perwakilan dari Inspektorat Daerah, Suhendra, SH. Keduanya menekankan pentingnya komitmen terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

“Kami terus mendorong agar pengelolaan PBJ tidak hanya sekadar memenuhi target serapan anggaran, tetapi juga berorientasi pada kualitas hasil, kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujar M. Yamin Saleh dalam pemaparannya.

Sesi kedua dilanjutkan dengan kegiatan desk monev, di mana masing-masing perangkat daerah berdiskusi langsung dengan Tim Monev terkait capaian pelaksanaan pengadaan, kendala teknis dan administratif, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.Monev ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelaporan kinerja, tetapi juga menjadi kontrol dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip-prinsip value for money, good governance, dan continuous improvement. Melalui forum ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menegaskan komitmennya dalam mendampingi setiap perangkat daerah agar mampu mewujudkan tata kelola pengadaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, demi tercapainya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Perubahan Domain SPSE, Menuju Pengadaan Digital yang Terintegrasi

oleh : Dwi Yuni

Dalam rangka mendukung transformasi digital pengadaan secara nasional, LKPP bersama PT Telkom Indonesia resmi menerapkan perubahan pengelolaan domain Aplikasi SPSE. Pengelolaan domain yang sebelumnya dilakukan masing-masing instansi kini disentralisasi melalui domain induk spse.inaproc.id.

Seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan mulai menggunakan domain baru tersebut untuk layanan SPSE. Misalnya, domain lama lpse.pertanian.go.id kini diakses melalui spse.inaproc.id/pertanian. Domain lama wajib dinonaktifkan selambat-lambatnya satu bulan setelah implementasi.

Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan manajemen sistem, meningkatkan keamanan, serta mempermudah akses layanan pengadaan bagi para pelaku usaha.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, SH., M.Adm.Pemb., menyambut baik perubahan ini. “Transformasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengadaan yang terintegrasi, efisien, dan lebih mudah diakses. Kami siap mendukung penuh implementasinya di lingkup daerah,” tegasnya.

Sebagai catatan penting, fitur autentikasi dua faktor (2FA) akan otomatis nonaktif setelah perubahan domain, dan pengguna diminta melakukan pemindaian ulang melalui aplikasi SPSE Authenticator. Untuk informasi teknis lebih lanjut, pegawai dapat mengakses tautan resmi: bit.ly/PemusatanDomainSPSE atau menghubungi bantuan.inaproc.id.